Walikota LSM LiRA Malang: Terkait Netralitas ASN, Walikota Malang Diduga Bermain 2 Kaki
Mkoran, Malang – Forum Komunikasi Ormas Kota Malang (FORKOMA), diduga dibentuk sebagai alat politik menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota untuk mengamankan suara pada Pilkada tahun 2024 mendatang.
Walikota Malang Sutiaji dinilai sikapnya berbeda dimana di sisi lain menginstruksikan ASN netral namun disisi lain diduga memberi masukan kepada Bankesbanpol untuk membentuk FORKOMA.
Hal itu diungkapkan Walikota LSM LIRA Kota Malang Syarifruddin Nahar di sela Konferensi Pers dengan beberapa Ormas pada jumat (26/05/2023) di RM. Kertanegara Kota Malang.
“Walikota seharusnya tidak bisa begitu, manuver-manuver yang jelek. Di lain pihak menginstruksikan netral pada ASN namun juga merangkul ormas melalui FORKOMA,” ungkapnya.
“Kita tidak tahu dan tidak diberitahu pembentukan FORKOMA. Dalam hal ini Walikota Malang melalui Bakesbangpol bertindak bodoh karena pembentukan ormas itu tidak semudah itu. Harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tidak tiba-tiba muncul begitu saja,” ujarnya.
Arif sapaan akrabnya menduga, Walikota Sutiaji ingin mengamankan dirinya disaat akan lengser di akhir masa jabatannya tersebut dengan merangkul beberapa ormas melalui pembentukan FORKOMA.
“Ada indikasi atas inisiatif Walikota melalui Bakesbangpol mengklaim kumpulan ormas-ormas melalui FORKOMA untuk membranded dirinya dan untuk membungkam ormas-ormas yang kritis,” lanjutnya.
Walikota harusnya berhati-hati terhadap apapun yang akan dilakukannya mendekati akhir masa jabatannya.
“Seharusnya Walikota berhati-hati terhadap tindakannya. Tidak boleh klaim-klaim sendiri. Karena jika ada yang sakit hati bisa melakukan perlawanan,” ucap Arif.
Disamping itu lanjut Arif, betapa murahnya harga sebuah Organisasi Massa dengan dibentuknya Forkoma. Bisa dibayangkan organisasi massa yang ada pimpinan pusatnya kemudian dipotong secara sekonyong – konyong ditingkat bawah.
Selain itu juga perlu ditanyakan tujuan dari dibentuknya Forkoma, dan siapa yang ditunjuk untuk menjadi ketua / koordinatornya teruji atau tidak secara moral karena untuk menjadi ketua organisasi massa tentu ada tahapan yang harus dilalui menjadi ketua, dan yang lebih penting apakah ada landasan hukum tentang dibentuknya Forkoma. (Rief)
