Desak KPK Usut Kaesang dan Bobby : Aktivis, Dosen Hingga Mahfud MD Buka Suara
Jakarta, MKoran – Desakan masyarakat terhadap KPK kian menjadi. Setelah mendapat laporan masyarakat terhadap putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, kini lembaga antirasuah itu ditantang mengusut menantu Jokowi, Bobby Nasution perihal kasus yang sama, gratifikasi.
Keduanya dilaporkan atas penggunaan fasilitas berupa pesawat jet pribadi. Bobby Nasution dilaporkan karena menjabat wali kota Medan. Sementara Kaesang dipermasalahkan karena anak dari pejabat.
Dugaan gratifikasi anak dan menantu Jokowi itu ramai diperbincangkan publik, hal ini terjadi setelah video/foto mereka viral di media sosial.
Awalnya, unggahan foto istri Kaesang, Erina Gudono viral perihal keberangkatannya ke Amerika Serikat. Pada foto-fotonya tampak dirinya tengah berdua bersama sang suami, Kaesang Pangarep.
Salah satu foto menampakkan dirinya yang sedang berada di dalam pesawat, yang diduga merupakan jet pribadi. Video lain juga menampakkan Erina bersama Kaesang tengah turun dari pesawat jet pribadi dan langsung disambut oleh mobil mewah.
Hal serupa juga terjadi pada menantu Jokowi, Bobby Nasution. Salah satu akun diketahui mengunggah foto dirinya saat ditengarai turun dari pesawat jet pribadi yang membuat netizen ramai.
Pasalnya, harga sewa jet pribadi sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah per jamnya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa keduanya menggunakan fasilitas jet pribadi tersebut secara gratis dari perusahaan persewaan. Yang mana perusahaan itu diduga merupakan afiliasi dari Gibran selaku Wali Kota Solo saat itu dan hal itu termasuk kasus gratifikasi.
Hal ini menggugah masyarakat untuk mendesak KPK untuk mengusut kasus gratifikasi Kaesang dan Bobby dengan melaporkan Kaesang dan Bobby ke KPK melalui Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Salah satunya yang dilakukan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD dalam cuitannya menyampaikan bahwa pengusutan KPK terhadap Kaesang tergantung kepada bagaimana i’tikad KPK. Tapi kalau alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka hal itu perlu dikoreksi. Mahfud MD mengingatkan soal Rafael Alun, pejabat Kemenkeu.
“Contoh: RA (Rafael Alun), seorang pejabat Eselon III Kemkeu sekarang mendekam di penjara justru ketahuan korupsi setelah anaknya yang hedon dan flexing tertangkap. Anak RA dengan mobil mewah menganiaya seseorang. KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: ternyata hasil korupsi. KPK memproses, RA dipenjarakan.”
Senada, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo dalam video singkatnya mengatakan bahwa KPK tidak boleh tutup mata dengan kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan Bobby Nasution. Lembaga pemberantas korupsi itu diminta berani mengusut dugaan gratifikasi Kaesang dan Bobby.
“Itu jelas-jelas gratifikasi. Jelas-jelas dia adalah pejabat publik, kalau yang di Medan, BN (Bobby Nasution) dan KA (Kahiyang Ayu) yang menggunakan pesawat Embraer,” ujar Roy dalam video yang dikutip, Minggu (8/9/2024).
“Tapi kalau yang ada di Solo, yang menggunakan pesawat Gulfstream yang digunakan ke Amerika, ya dia mungkin bukan pejabat publik, tapi ya bapaknya, kemudian saudaranya, kerabatnya, itu pejabat pubik. Masa KPK enggak tahu itu,” Roy menegaskan.
Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra dan Ketua Organisasi Anti Korupsi IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha ikut berkomentar terkait hal ini. KPK selaku lembaga yang diharapkan mencegah dan memberantas korupsi seharusnya tidak pasif terhadap dugaan-dugaan korupsi dan tidak mengistimewakan satu orang pun di negara ini di depan hukum. Kelanjutan kasus yang melibatkan Kaesang dan Bobby ini adalah pembuktian terkait independensi KPK dan bahwa KPK tidak dibawah pengaruh istana.
